Ya, seperti yang telah kita ketahui bersama, baru saja 1 Oktober yang lalu (tepat seminggu yang lalu), dilaksanakan kebijakan pemerintah untuk mencabut subsidi BBM. Harga bahan bakar menjadi melonjak secara luar biasa, hampir 2 kali lipat. Harga premium yang semula hanya Rp 2.400/liter menjadi Rp 4.500/liter. Begitu pula harga-harga bahan bakar lainnya.
Kenaikan luar biasa ini tentunya memberikan dampak yang sangat luar biasa. Demo-demo terjadi di sana sini, protes-protes dan kecaman pun muncul dari berbagai pihak. Saya sendiri sebenarnya kurang setuju, akan lebih baik menurut saya jika BBM dinaikkan secara bertahap. Mungkin bisa dinaikkan 10% - 20% per bulan hingga mencapai harga yang diinginkan sehingga kenaikan tidak terlalu drastis seperti yang terjadi saat ini.
Kenaikan yang luar biasa seperti ini, selain membuat pengeluaran masyarakat membumbung, dipastikan juga hal ini bakal memicu kenaikan harga-harga produk lainnya. Mulai dari listrik, telepon, dan air, di mana ketiganya membutuhkan bahan bakar untuk menggerakkan generator-generator mereka, dipastikan tarif listrik, tagihan telepon, maupun air akan membengkak. Dengan demikian, dapat diartikan bahwa pengeluaran kita sebagai masyarakat akan melonjak tinggi. Hal itu akan memicu terjadinya kenaikan harga-harga bahan makanan dan barang-barang kebutuhan sehari-hari, itu dikarenakan masyarakat juga membutuhkan tambahan pemasukan untuk menutupi pengeluaran bulanan mereka.
Kita tentunya tidak bisa berbuat banyak, hal ini dikarenakan ketidakmampuan pemerintah menyediakan sarana yang efisien. Seharusnya, jika bahan bakar mulai dirasa terlalu tinggi, biasanya orang-orang akan menggunakan jalur alternatif, seperti menggunakan kendaraan umum untuk pergi ke kantor, atau ke tempat tujuan lainnya. Hal itu akan sangat efisien dibanding membawa kendaraan bermotor sendiri. Hanya saja, melihat kondisi negara kita ini, tampaknya keadaan angkutan-angkutan umum sangatlah tidak layak, sehingga apa boleh buat, walaupun harga BBM melonjak, mau tidak mau kita harus mengikuti.
Yah, sebaiknya perlu dipertimbangkan, sebelum membuat keputusan sebaiknya dilihat dahulu, apakah aspek-aspek lainnya sudah mendukung. Kalau hanya mengambil keputusan secara sembarangan seperti itu, tanpa ada pemikiran lebih lanjut mengenai rakyat, lebih baik DPR diperkecil saja, sehingga gajinya bisa digunakan untuk subsidi.
